Rapat Paripurna DPRD Pemalang Bahas KUA-PPAS 2027 dan Pertanggungjawaban APBD 2025
- account_circle Fahroji
- calendar_month Selasa, 11 Agt 2026 |
- 20:00 WIB
- print Cetak
“Dokumen ini menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pemalang,” katanya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kabupaten Pemalang juga menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Pada hari ini kita juga menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah,” kata Nurkholes.
Ia menilai, seluruh rangkaian agenda tersebut menjadi bukti adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Pemalang.
Menurut Nurkholes, hubungan kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus dijaga untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kemitraan yang sejajar dan menjadi tanggung jawab bersama dalam menjalankan pemerintahan daerah harus terus kita jaga,” pungkasnya.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD diharapkan semakin solid dalam menyusun kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.*
- Penulis: Fahroji
