Universitas Paramadina Masuk Daftar 10 Kampus di Jakarta Paling Aktif dalam Diskursus dan Kebijakan Publik Nasiona
- account_circle Fahroji
- calendar_month Senin, 27 Jul 2026 |
- 17:53 WIB
- print Cetak

Lingkar Pantura – Di tengah dinamika pemerintahan dan kompleksitas penyusunan kebijakan publik, peran perguruan tinggi di Jakarta mengalami transformasi yang signifikan. Kampus tidak lagi dipandang semata sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan, tetapi juga berkembang menjadi pusat pemikiran (think tank), laboratorium kebijakan, dan ruang lahirnya gagasan strategis yang memberi warna terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Melalui riset, kajian akademik, naskah kebijakan (policy brief), hingga keterlibatan para akademisinya sebagai narasumber, saksi ahli, maupun anggota tim penyusun regulasi, sejumlah perguruan tinggi di Jakarta memiliki kontribusi yang menonjol dalam membangun diskursus publik dan memperkuat kualitas kebijakan negara.
Berikut merupakan sepuluh perguruan tinggi yang dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan publik berdasarkan kekuatan akademik, pusat kajian, serta keterlibatan para pakarnya di berbagai forum strategis nasional.
1. Universitas Indonesia
Sebagai salah satu perguruan tinggi tertua dan terbesar di Indonesia, Universitas Indonesia memiliki tradisi akademik yang kuat dalam bidang hukum, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kebijakan publik. Fakultas Hukum serta Fakultas Kedokteran UI secara konsisten melahirkan kajian yang menjadi referensi dalam penyusunan regulasi, reformasi kelembagaan, hingga kebijakan kesehatan nasional.
2. Universitas Paramadina
Universitas Paramadina dikenal sebagai salah satu kampus yang aktif mendorong penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta kepemimpinan yang berintegritas.
Melalui berbagai pusat kajian dan aktivitas akademiknya, termasuk Paramadina Public Policy Institute (PPPI), universitas ini menghasilkan berbagai kajian strategis mengenai reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, pembangunan demokrasi, kebijakan publik, hingga etika politik.
- Penulis: Fahroji

